Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Pariwisata PIK2 pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Menara Syariah PIK2 pada 5 Februari 2026. Kunjungan yang disambut hangat oleh manajemen Agung Sedayu Group ini bertujuan meninjau langsung pengembangan kawasan pariwisata urban terpadu sekaligus memastikan tata kelola, akses publik, keberlanjutan lingkungan pesisir, serta keterlibatan UMKM berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Kunjungan dipimpin Dr. Evita Nursanty, M.Sc selaku Ketua Tim bersama Wakil Ketua Tim Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI berdialog dengan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah.

Dr. Evita Nursanty menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengembangan kawasan berskala besar. “Kawasan PIK berkembang sebagai pariwisata urban terpadu dengan potensi besar mendorong ekonomi dan lapangan kerja. Namun pengembangan skala besar memerlukan pengawasan berimbang. Kami hadir menjalankan fungsi pengawasan DPR RI,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menilai PIK2 telah menjadi destinasi populer yang berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. “Dorongan kami adalah terciptanya ekosistem kuat hingga level akar sehingga UMKM benar-benar berdampak dan masyarakat sekitar merasakan keberdayaan ekonomi,” ungkapannya.

Direktur Utama Agung Sedayu Group Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. “Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berkeadilan sehingga pengembangan PIK2 memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan pariwisata inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Selain diskusi, rombongan juga meninjau By The Sea PIK untuk melihat langsung peran ekonomi kreatif dan peluang UMKM non-franchise, serta meninjau ke Masjid Al Ikhlas PIK.  Kunjungan ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih terukur, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengembangan pariwisata nasional yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.